Polisi, Masyarakat, dan Penegakan Hukum

POLISI, MASYARAKAT

DAN

PENEGAKAN HUKUM

A

S

ulit rasanya memisahkan keeratan hubungan antara masyarakat dengan polisi. Polisi dan masyarakat bagaikan air dengan ikannya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi. Sebaliknya, keberadaan polisi tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Dimana ada masyarakat, di situlah terdapat institusi yang namanya polisi ( ubi societas ubi politie ).

POLRI & Masyarakat Majemuk Indonesia

Polri  dan Masyarakat Majemuk Indonesia

D

alam uraiannya mengenai tuntutan Profesionalisme di kalangan kepolisian, Prof. Harsja Bachtiar mengatakan bahwa polisi Indonesia harus mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi di Indonesia yang corak masyaraktnya amat kompleks sebagaimana dikatakannya ( 1994 : 9).

PERBANDINGAN SISTEM KEPOLISIAN

PERBANDINGAN SISTEM KEPOLISIAN

AMERIKA SERIKAT, JEPANG

DAN INDONESIA

Latar belakang

Keberadaan lembaga kepolisian dalam suatu negara mutlak diperlukan. Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak mempunyai lembaga kepolisian. Namun demikian, antara satu lembaga kepolisian pada suatu negara belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama pula dikarenakan adanya pengaruh dari faktor sistem politik/pemerintahan yang dianut serta mekanisme sistem kontrol sosial yang berlaku dalam negara tersebut. Bahkan dengan sistem pemerintahan yang sama-sama menganut paham demokratis pun, belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama. Sebagaimana diketahui secara universal hingga kini yaitu di dalam negara-negara demokratis terdapat tiga sistem kepolisian yang digunakan, yaitu Sistem Kepolisian Terpisah (Fragmented System of Policing), Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing) dan Sistem Kepolisian Terpadu (Integrated System of Policing). Ketiga sistem tersebut sangat dipengaruhi dua model besar penerapan hukum di dunia, yaitu model eropa kontinental atau civil law sebagaimana yang digunakan di Perancis, Belanda dan Jerman, dan model anglo saxon atau common law sebagaimana yang digunakan di Inggris, Amerika Serikat dan Australia.

Polisi Idaman : Alm. Jenderal ( Purn ). Hoegeng Iman Santoso

HOEGENG IMAN SANTOSO

POLISI IDAMAN

(SEBUAH BIOGRAFI)

a

LATAR BELAKANG

Dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai perjalanan hidup dan karier dari tokoh Hoegeng Iman Santoso mulai dari masa kanak-kanak hingga beliau menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang ketiga.

SEJARAH PEMBA'IATAN PANJI -- PANJI POLRI

PEMBA’IATAN PANJI – PANJI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

P

eresmian panji – panji Kepolisian Negara RI ( POLRI ) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1955, disebut pembaitan. Asal kata dari ba’iat ( bahsa Arab yang sudah diterima sebagai bahasa Indonesia ), yang artinya dilantik dengan sumpah kesetiaan. Istilah pembaiatan cukup dikenal  pada dekade 50 – an di lingkunga Polri.

SEJARAH CATUR PRASETYA POLRI

 

 

 Sejarah Catur Prasetya 
Gajah Mada

                Tulisan ini tidak untuk “ ngutik – utik “ Catur Prasetya Gajah Mada sebagai Pedoman Karya Polri yang mendampingi Tri Brata sebagai pedoman hidup POLRI, tetapi mengulas kepemimpinan Gajah Mada menurut Empu Prapanca. Empu Prapanca hidup pada abad XIV atau abad XIII tahun Saka, dimana Majapahit masih jaya. Empu Prapanca menulis tentang kebesaran Majapahit dalam tulisannya yang terkenal sebagai “ Nagarakertagama “ ( 1367 ). Isinya tentang keberhasilan para pejabat kerajaan Majapahit baik tentang kekuasaannya, tindak kepemimpinannya maupun lingkungan dimana mereka tinggal.

SURAT PENGHARGAAN DARI JENDERAL SUDIRMAN TERHADAP MOBILE BRIGADE

PENGHARGAAN DARI PANGLIMA BESAR SUDIRMAN !!!!

                Sebagai penghargaan atas jasa – jasanya, maka Mobile Brigade Jawa Timur melalui Komandannya yaitu Moh. Yasin telah diberikan Surat Tanda Penghargaan oleh Panglima Besar APRI Jenderal Sudirman yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

KEDUDUKAN POLRI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

Para pakar dalam “ Comparative Police System “ ( antara lain Dillip K. Daz dalam buku : “ Police Practices : An International Review ) umumnya menyatakan, bahwa untuk mempelajari kepolisian suatu negara harus diketahui sejarah negara yang bersangkutan, sejarah kepolisiannya, UUD dan sistem ketatanegaraan, hukum yang mengatur kepolisian, dan hukum yang menetapkan tugas pokok, tugas – tugas dan wewenang kepolisian serta keadaan lingkungannya.

Setiap kepolisian di semua negara, karena itu, adalah unik, demikian pula Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemahaman Perjalanan Sejarah Kepolisian Negara RI

       Pemahaman terhadap suatu sejarah adalah pertama – tama untuk mempelajari dasar – dasar berbagai pra anggapan untuk dapat mengetahui perbedaan – perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam berbagai sumber sejarah. Yang kemudian menjelaskan makna, karena banyak di ungkapkan dalam berbagai bahasa dan cerita, maka diperlukan interpretasi atas bahasa atau teks maupun ceritera. Karena ada ceritera yang di tulis berupa teks dan disampaikan secara lisan ( rerasan ). Sehingga dalam ilmu sejarah dikenal adanya sejarah tertulis dan sejarah lisan, disamping itu mengenai tindakan orang ( pelaku sejarah ), yang dipahami melalui pemahaman ( verstehen ).

Makna & Arti 1 Juli Bagi Pembangunan Polri

Mabes Polri selaku pemrakarsa menyajikan alternatif, secara kronologis disebutkan tanggal 19 Agustus 1945 dengan alasan bahwa pada tanggal tersebut pada pembahasan naskah Undang – Undang Dasar ( UUD ) telah disyahkan kedudukan Polisi dan ditempatkan sebagai bagian dari Departemen Dalam Negeri disamping peran kesatuan lainnya dalam mengahadapi perjuangan kemerdekaan. Tanggal 21 Agustus 1945 yaitu pernyataan IPTU. M.Jasin Komandan Pasukan Polisi Istimewa di Surabaya membuat “ Proklamasi “ yang menyatakan bahwa “ Polisi “ adalah Polisi adalah Polisi Republik Indonesia “. Tanggal 29 September 1945 dengan diangkatnya R.S. Sukanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara ( KKN ). Tanggal 1 Juli 1946  atau mungkin ada hari bersejarah yang lebih relevan untuk diperingati sebagai “ Hari Jadi “ Polri.

PROSES PEMBENTUKAN UU NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A.           Pendahuluan

Proses pembentukan Undang Undang No.2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah merupakan proses politik hukum (Reechts Politiek) yang menurut Bellefroid adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat.

KEPEMIMPINAN JENDERAL POLISI ANTON SOEDJARWO

 

P ak Anton Soedjarwo adalah seorang bapak yang berwibawa dan penuh cinta kasih serta sangat memperhatikan kesejahteraan, seorang guru yang sangat sederhana, kata – katanya sangat mudah dicerna dan dilaksanakan, yang patut digugu ( ditiru ). Sebagai Komandan, Pak Anton selalu tegas dalam berkata dan bertindak dengan antusiasme yang tinggi, bertanggung jawab dan berwibawa sehingga disegani oleh kawan dan lawannya. Sebagai senior beliau sangat akrab, hangat serta terbuka, profil yang patut diteladani, serta terkadang tak ketinggalan humornya.

KEPRIBADIAN JENDERAL POL.ANTON SOEDJARWO

Anton Soedjarwo lahir di kota Bandung pada tanggal 21 September 1930. Lahir dari pasangan keluarga Akhadiat Rekso Atmodjo dan Sumiati. Ayahnya pegawai Kantor Pos dan Telepon ( PTT ) Bandung. Sedang ibunya sebagai ibu rumah tangga biasa yang senantiasa mendampingi suaminya berpindah – pindah tugas.

PENYEBAB LEMAHNYA POLRI 4 DEKADE YANG LALU

L

emahnya Polri selama 4 ( empat ) dekade yang lalu, lebih disebabkan oleh Polecy Politis ( causing factor ). Polecy politis selama itu bisa dilihat, banyak tugas pokok Polri diambil alih TNI dengan dalih posisi lemah. Kalau lemah mestinya dikuatkan, bukan sistem yang diubah. Akibatnya, sangat fatal. Polri hanya dilihat sebelah mata sehingga masalah Polri hanya dijadikan sub kecil dari pembangunan Hankam. Contoh  anggaran, peralatan dan sarana / prasarana Polri sangat kecil bila dibanding dengan TNI. Bahkan anggaran satu Kodam bisa lebih besar dari anggaran Polri secara nasional. ( Kunarto, 1 / 7 1996 ). Karena itu era reformasi diharap lebih jernih mereposisi pembangunan Polri secara proporsional dan signifikan.

TENTANG KEBANGGAAN POLISI

Kebanggaan Polisi sudah mendunia, menggambarkan seorang Polisi sadar pada tugasnyaselaku hamba hukum berjalan atau pelayan hukum. Kebanggaan tidak sama dengan kesombongan. Indikasi dari kesadaran kebanggaannya ini adalah, jika ia benar – benar berjiwa Polisi, bermata Polisi, bertelinga Polisi, berpola pikir ( filling ) Polisi, berhati Polisi, berperilaku Polisi yang selalu tanggap dan peka dari masalah puntung rokok sampai mengejar rampok, dari menangani pelanggaran kecil sampai besar dari kejahatan kelas teri sampai Bulogate, Bruneigate, dan lainnya. Apreasiasi aktualisasinya tak ragu menindak demonstrasi yang berubah menjadi anarki. Inilah kebanggaan seorang Polisi karena kewenangan umumnya secara universal sangat luas.